Gemah Putra
Politik indonesia sedang mengalami
laju proses konsolidasi yang signifikan dalam segala lini politiknya. Sejak
reformasi digulirkan tahun 1998, perubahan ke arah bentuk politik yang
demokratis semakin jelas dengan terbukanya keran kebebasan. rakyat dengan bebas
mendirikan partai politik, regulasi kepartaian dan pemilu yang dinamis,
desentralisasi pemerintahan, dan berbagai upaya pembenahan kelembagaan dalam
mendukung proses demokrasi. Namun, ditengah sukses proses konsolidasi demokrasi
yang semakin matang tersebut, ternyata masih menyisakan satu masalah penting
yang terabaikan, yakni masalah Gerontokrasi yang kuat dan menggurita dalam langgam
politik kita.
#Tentang Gerontokrasi
Dalam ilmu sosial, gerontokrasi (gerontocracy) dimaknai sebagai sebuah
tatanan sosial politik yang dikendalikan atau di dominasi oleh orang-orang tua,
mereka menjadi penentu dan pengendali utama di sebuah organisasi. gerontokrasi ini bukanlah hal baru di
masyarakat kita, pola hubungan kekuasaan yang gerontokratik telah lama
terbentuk di berbagai tempat. Dalam lembaga-lembaga politik, sosial, maupun
keagamaan, kontrol orang-orang tua menjadi faktor utama penghambat lajunya
sebuah proses perubahan.
Konservatif, lambat dan kaku, itulah
ciri umum yang melekat pada kepemimpinan kaum tua. Gelombang perubahan yang
demikian deras terjadi, bisa saja tidak
diimbangi oleh mereka yang tua, sebab perubahan yang cepat selalu membutuhkan
kecepatan pengambilan keputusan, gesit dalam mencermati situasi dan tentu saja
kuat secara fisik dalam menjalankan berbagai aktifitas.
Demokrasi akan menjadi mandek dan
terhambat oleh eksistensi kelompok tua. indonesia baru satu dekade memulai
konsolidasi demokrasinya, kelompok tua bisa menjadi faktor utama penghambat
konsolidasi tersebut, sebab merupakan bagian dari rezim lama dengan gaya dan
karakter politik yang anti perubahan.
Kaum tua dalam sikap politiknya
cenderung mengejar dan haus akan kekuasaan. Itu sebabnya eksistensi kaum tua
akan menghambat pengembangan kaum muda, sebab kaum muda selalu akan muncul
dengan gagasan-gagasan segar tentang perubahan, dan itu menjadi ancaman serius
terhadap kaum tua. Eksistensi gerontokrasi dalam politik akan menghambat dua
hal penting menyangkut konsolidasi demokrasi. Pertama, regenerasi politik
menjadi terhambat karena tertutupnya ruang untuk kaum muda dalam sirkulasi
kepemimpinan. Kedua, trasisi ke sitem politik yang lebih demokratis akan
mengalami kesulitan karena watak kaum tua yang koservatif dan anti perubahan.
Menurut pakar politik Eep Saefullah
Fatah, Gerontokrasi yang meluas membawa serta sejumlah bahaya, baik Politik
diam-diam maupun terang-terangan kerapkali bekerja untuk menumpulkan kesadaran
orang-orang muda, menumpas kekuatan orang-orang muda dan menutup kesempatan
bagi orang-orang muda .
#Era baru Kaum Muda
Bahaya gerontokrasi yang nampak nyata
dan cenderung menghadang jalannya sistem demokrasi, menghendaki adanya upaya serius
secara politik untuk menghindari budaya politik ini. memang dalam menghadang
kekuasaan yang didominasi oleh kelompok orang-orang tua ini bukanlah perkara
mudah. Di negara-negara yang telah matang dan maju demokrasinya pun kerap
menghadapi masalah gerontokrasi. Perlu komitmen yang sungguh-sungguh untuk
menciptakan budaya politik yang dapat memberikan kesempatan yang sama bagi
setiap kelompok, sehinggah kehidupan demokrasi yang sehat dapat diterapkan
dalam jagat politik.
Dalam politik lokal, ancaman
gerontokrasi juga berlangsung. Banyak kepala daerah yang menjadikan basis
kekuasaan politik berada pada sekumpulan politisi tua yang bercokol lama di
lingkaran utama partai politik maupun di pemerintahan. Realitas politik lokal
diciptakan seolah-olah kaum tua adalah kelompok yang memiliki kematangan
politik dan pengalaman pemerintahan yang baik, padahal tidak sedikit kaum tua
di politik lokal yang gagal dalam melakukan pembangunan di daerah. Ini terlihat
dari banyaknya kepala daerah yang terdiri dari orang-orang tua yang banyak
terlibat dalam perkara korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan.
Bercermin dari ancaman di atas, perlu
kiranya menyediakan alternatif politik kaum muda yang yang secara langsung maupun
tidak langsung terlibat di kontestasi elektoral (pemilu) sebagai cara
menghadang berakarnya budaya politik
gerontokrasi. Kasus kemenangan Joko widodo di Pemilukada DKI Jakarta, Ganjar
Pranowo di Jawa Tengah, dan Bima Arya di kota Bogor, menunjukan bahwa
sebenarnya masyarakat menginginkan alternatif pemimpin yang cekatan dari
kalangan kaum muda. Kelompok kaum tua semakin tidak mendapatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat.
Ditengah kemenangan politisi muda di
beberapa pemilukada, ada angin segar dalam tradisi politik kita yang selama ini
diwarnai wajah-wajah lama yang dominan dari kelompok kaum tua. Gelombang
kepercayaan akan kualitas yang dimiliki kaum muda lamban laun mulai dipahami
masyarakat. Budaya politik lama mulai perlahan tergerus. kepercayaan masyarakat
sangat dibutuhkan untuk mendukung terciptanya budaya politik yang terbuka ini.
Oleh sebab itu merupakan tanggung
jawab yang fundamental untuk secara kolektif mengupayakan terwujudnya kesempatan
politik yang terbuka ini untuk bisa di akses oleh setiap kelompok. Arah baru
politik kaum muda semakin mendapat tempat. Wajah politik kita mulai menuju ke
arah kematangan, ada asa tercipta dalam demokrasi, bahwa kesempatan politik
dimiliki semua orang. Kaum muda adalah masa depan politik indonesia, dan
pendorong utama majunya demokrasi sebuah bangsa.
Posting Komentar